Terbongkar! Sindikat Mafia BBM Subsidi di Banyuwangi Digulung, 7 Tersangka Diamankan

Banyuwangi1tv.com – Aparat Kepolisian Resor Kota (Polresta) Banyuwangi melalui Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) berhasil membongkar dua kasus besar penyalahgunaan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi. Pengungkapan ini menegaskan komitmen penegak hukum dalam memberantas mafia BBM subsidi Banyuwangi yang selama ini merugikan negara dan masyarakat.

Dalam dua operasi terpisah, polisi mengamankan tujuh orang tersangka serta ratusan liter BBM jenis solar dan pertalite. Praktik ilegal tersebut dilakukan dengan berbagai modus untuk mengakali sistem distribusi subsidi pemerintah.

Kasus pertama diungkap oleh Unit II Satreskrim pada Rabu (08/04/2026) di wilayah Kecamatan Singojuruh. Dalam operasi tersebut, tiga tersangka berhasil diamankan dengan peran berbeda, yakni HSM sebagai pemodal, JB sebagai sopir, SBU sebagai pembeli BBM di SPBU.

Dalam praktiknya, para pelaku membeli solar menggunakan sepeda motor dengan memanfaatkan 40 barcode MyPertamina. Cara ini dilakukan untuk mengelabui sistem pembatasan pembelian BBM subsidi. Selanjutnya, BBM yang diperoleh dipindahkan ke dalam puluhan jerigen plastik sebelum diangkut menggunakan mobil pick-up Mitsubishi L300.

Sementara itu, kasus kedua berhasil diungkap oleh Unit V Satreskrim pada Jumat (10/04/2026) di salah satu SPBU di Kecamatan Purwoharjo. Dalam kasus ini, empat tersangka diamankan, termasuk dua oknum operator SPBU yang diduga terlibat aktif dalam praktik penyalahgunaan.

Adapun peran para tersangka dalam kasus kedua ialah, IB sebagai operator SPBU, HIS sebagai operator SPBU, RCA sebagai pelaksana, M sebagai pemodal.

Modus yang digunakan tergolong lebih canggih. Para pelaku memanfaatkan mobil Toyota Kijang yang tangkinya telah dimodifikasi. Kendaraan tersebut digunakan untuk membeli pertalite secara berulang hingga delapan kali tanpa melakukan pemindaian barcode, sehingga melanggar prosedur distribusi resmi.

Kapolresta Banyuwangi, Kombes Pol Dr. Rofiq Ripto Himawan S.I.K., S.H., M.H., menegaskan bahwa pengungkapan ini merupakan bentuk keseriusan Polri dalam menjaga kebijakan subsidi energi agar tepat sasaran.

“Langkah ini adalah bentuk upaya kepolisian dalam mengawal kebijakan pemerintah terkait distribusi BBM bersubsidi agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang mencari keuntungan pribadi. Saat ini, perkara tersebut masih dalam tahap penyidikan mendalam oleh Satreskrim Polresta Banyuwangi guna memastikan seluruh pihak yang terlibat diproses sesuai dengan hukum yang berlaku,” tegas Kombes Pol Dr. Rofiq Ripto Himawan dalam keterangannya pada doorstop, Senin (13/04/2026).

Selain itu, Kombes Pol Dr. Rofiq Ripto Himawan juga mengingatkan pentingnya peran masyarakat dan pengelola SPBU dalam pengawasan distribusi BBM subsidi.

“Kami mengimbau kepada seluruh pengelola SPBU dan masyarakat untuk bersama-sama mengawasi pendistribusian BBM subsidi. Jika ditemukan adanya praktik ilegal, segera laporkan kepada pihak berwajib. Kami akan bertindak tegas secara prosedural dan profesional terhadap setiap pelanggaran hukum yang merugikan kepentingan masyarakat luas,” pungkas Kombes Pol Dr. Rofiq Ripto Himawan.

Dari hasil pengungkapan kedua kasus ini, total kerugian negara diperkirakan mencapai hampir Rp 8.000.000,-. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti yang digunakan dalam praktik ilegal tersebut, antara lain, 1 unit Mitsubishi L300, 1 unit Toyota Kijang modifikasi, 1 unit sepeda motor Honda Scoopy, Puluhan jerigen berisi solar dan pertalite, Mesin sedot portable, Puluhan barcode MyPertamina.

Seluruh tersangka kini dijerat dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang telah diperbarui melalui Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Mereka terancam hukuman pidana penjara maksimal enam tahun serta denda hingga Rp 60 miliar.

Saat ini, para tersangka masih menjalani proses penyidikan lanjutan di Mapolresta Banyuwangi. Polisi juga terus mendalami kemungkinan adanya jaringan lebih luas dalam kasus penyalahgunaan BBM subsidi ini, termasuk keterlibatan pihak lain yang belum terungkap.