Masyarakat Tampo Menggugat, Di Mana Transparansi Pemerintahan Desa

Banyuwangi1tv.com – Dalam rangka ikhtiar mewujudkan pemerintahan yang bersih dan terbuka, ratusan Masyarakat Desa Tampo, Kecamatan Cluring, Banyuwangi, mendatangi kantor desa pada Kamis siang (9/10/2025).

Mereka datang dengan satu tekad meminta kejelasan terkait transparansi pengelolaan anggaran desa, fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta pelaksanaan pembangunan fisik yang dinilai tidak sesuai aturan dan regulasi yang berlaku.

Aksi yang berlangsung kondusif itu diwarnai dengan dialog panjang antara warga, pemerintah desa, dan BPD. Setelah melalui perdebatan hangat, sejumlah penjelasan akhirnya disampaikan pihak pemerintah desa, meski sebagian jawaban masih belum memuaskan warga. Pihak desa dan BPD berjanji akan melakukan pembenahan serta evaluasi menyeluruh sesuai dengan harapan masyarakat.

Koordinator aksi, Fikri Aditya, menegaskan bahwa fungsi pengawasan BPD perlu lebih ditekankan. Ia menerima banyak laporan dari warga bahwa beberapa kegiatan desa dinilai tidak sesuai dengan tujuan awal. “Sebagai contoh, ada kegiatan yang seharusnya fokus pada pemberdayaan UMKM, namun dalam pelaksanaannya justru lebih menonjol pada acara seremonial seperti pesta rakyat, tanpa hasil nyata bagi pelaku UMKM,” ungkap Fikri.

Padahal, lanjutnya, tujuan utama program tersebut adalah mendorong perubahan signifikan bagi ekonomi masyarakat, terutama dalam penguatan data dan pendampingan UMKM di tingkat kampung. Untuk itu, ia berharap ke depan ada perubahan mindset serta langkah konkret, agar arah pelaksanaan program kembali sesuai dengan maksud dan tujuan awalnya. “Kami juga meminta agar setiap kegiatan dilaporkan dan dievaluasi secara transparan, supaya tidak keluar dari konteks pemberdayaan masyarakat yang sesungguhnya,” tegasnya.

Dari hasil diskusi bersama, ditemukan bahwa masih ada wilayah tertentu di mana BPD belum melakukan pembenahan sebagaimana mestinya. Menurut Fikri, langkah yang mereka tempuh bukanlah bentuk penentangan, melainkan dorongan agar pemerintahan desa lebih transparan, terbuka, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Desa Tampo, Hasim Ashari, menyampaikan apresiasi atas kritik dan masukan dari warga. “Segala masukan yang baik akan kami tindak lanjuti dan laksanakan. Prioritas kami saat ini adalah terkait dengan pelaksanaan Tampo Fair. Kami akan segera mengumpulkan seluruh pengurus untuk membahas hal tersebut,” ujarnya.

Hasim juga mengakui, sebagian persoalan yang muncul disebabkan oleh kurangnya interaksi langsung antara pemerintah desa dan masyarakat. “Ini menjadi bahan koreksi penting bagi kami. Ke depan, kami akan lebih aktif hadir di tengah masyarakat,” katanya.

Terkait persoalan yang disampaikan warga, Hasim menjelaskan bahwa proses kegiatan yang dipersoalkan masih berjalan dan akan terus berproses. “anggaran untuk kegiatan tersebut sudah direncanakan. Namun, saat ini masih dalam tahap penyesuaian dan realisasi sebagian,” pungkasnya.