Bakal Diperluas di 41 Kabupaten/Kota se-Indonesia, Bupati Banyuwangi Paparkan Kiat Sukses Digitalisasi Bansos

Banyuwangi1tv.com – Program Digitalisasi Bantuan Sosial (Bansos) yang dicanangkan Pemerintah Pusat akan diperluas ke 41 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Kabupaten Banyuwangi yang menjadi daerah percontohan (piloting) perdana diminta berbagi pengalaman dan kiat sukses dalam mengawal implementasi program tersebut.

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani didapuk memaparkan success story pelaksanaan piloting Bansos Digital di hadapan para kepala daerah, dalam forum yang digelar di Kementerian Dalam Negeri RI, Jakarta, Selasa (3/2/2026).

Di hadapan peserta yang terdiri dari kepala daerah tingkat provinsi hingga kabupaten/kota, Ipuk mengulas secara komprehensif mulai dari kendala lapangan, tantangan teknis, hingga solusi yang diterapkan Pemkab Banyuwangi.

Salah satu tantangan utama adalah proses pendataan yang mengharuskan penggunaan perangkat digital untuk autentikasi data. Kondisi tersebut tidak selalu mudah diterapkan di Banyuwangi yang memiliki wilayah geografis beragam.

“Tidak semua wilayah terjangkau sinyal seluler. Di kawasan perkebunan bahkan tidak ada sinyal sama sekali. Selain itu, tidak semua penerima bantuan memiliki handphone,” jelas Ipuk.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemkab Banyuwangi mengerahkan berbagai elemen masyarakat sebagai pendamping pendataan. Mereka melakukan pendekatan jemput bola ke warga penerima bantuan.

Pendamping tersebut terdiri dari ASN, perangkat desa dan kelurahan, kader Dasawisma, pilar-pilar sosial, hingga tokoh agama. Total lebih dari 4.000 orang terlibat aktif dalam proses pendataan.

“Tidak ada anggaran khusus yang kami alokasikan. Semua bergerak secara sukarela. Yang terpenting, sejak awal kami memberikan pemahaman yang utuh tentang pentingnya digitalisasi bansos ini,” papar Ipuk.

Bagi wilayah yang sulit dijangkau sinyal, warga dijadwalkan datang ke kantor desa untuk melakukan pendataan secara bergiliran.

“Kami atur jadwal antar desa, supaya sinyal bisa dipakai bergantian. Tidak berebut, sehingga prosesnya tetap lancar dan tidak lemot,” imbuhnya.

Dalam kesempatan tersebut, hadir sejumlah kepala daerah, di antaranya Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari, serta kepala daerah lainnya dari berbagai wilayah.

Sebelumnya, para peserta juga menerima paparan mengenai kebijakan Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital dari sejumlah pejabat tinggi negara. Di antaranya Kepala Dewan Ekonomi Nasional sekaligus Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri PAN RB Rini Widyantini, serta Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk.

Paparan juga disampaikan oleh Kepala Bappenas Prof. Rachmat Pambudy, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Nugroho Sulistyo Budi.

“Setelah sukses piloting di Banyuwangi, kini prosesnya jauh lebih efisien. Dalam satu hingga dua bulan sudah bisa rampung. Targetnya Oktober nanti, bertepatan dengan dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo, program ini diterapkan di seluruh Indonesia,” pungkas Luhut Binsar Pandjaitan.